Prosedur Sertifikasi Petugas P3K dan Lisensinya

Pekerja yang mau jadi petugas P3K perlu menyelesaikan dua hal berurutan, yaitu mengikuti pelatihan sampai memegang sertifikat, lalu mengajukan lisensi ke instansi ketenagakerjaan setempat. Sertifikasi petugas P3K tanpa lisensi belum cukup, karena Permenaker 15/2008 mewajibkan keduanya.

Panduan ini menjelaskan prosedur pengajuannya dari awal sampai lisensi terbit, lengkap dengan berkas yang perlu disiapkan dan kesalahan yang sering membuat permohonan tertahan.

Syarat Sebelum Mengajukan Sertifikasi Petugas P3K

Calon petugas harus bekerja di perusahaan yang bersangkutan, sehat jasmani dan rohani, bersedia ditunjuk, dan punya pengetahuan dasar P3K yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan. Keempat syarat ini tertulis di Pasal 3 ayat (2) Permenaker 15/2008, yang berstatus berlaku di JDIH Kemnaker.

Pasal 3 ayat (1) menegaskan kewajibannya. Petugas P3K di tempat kerja "harus memiliki lisensi dan buku kegiatan P3K dari Kepala Instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat". Jadi sertifikat pelatihan hanyalah syarat untuk mendapat lisensi, bukan pengganti lisensi.

Lisensi dikaitkan dengan perusahaan tempat petugas bekerja, sehingga peserta pelatihan yang bukan pekerja perusahaan pemohon tidak bisa langsung diajukan. Sebaiknya Anda menunjuk dulu siapa saja yang akan jadi petugas, lalu mengirim mereka ke pelatihan. Jumlah petugas yang perlu ditunjuk mengikuti rasio di panduan penunjukan petugas P3K per shift.

Langkah Mengajukan Sertifikasi dan Lisensi Petugas P3K

Prosedurnya ada enam langkah, mulai dari menunjuk pekerja sampai memasang pemberitahuan nama petugas di tempat kerja. Urutan ini menyatukan Pasal 3 dan Pasal 7 Permenaker 15/2008 dengan pedoman pelatihan dan lisensi dari Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, yang dirangkum dalam materi e-training Kemnaker.

1. Pengurus menunjuk pekerja yang sehat dan bersedia, lalu mencatat penunjukannya secara tertulis.
2. Peserta mengikuti pelatihan petugas P3K di tempat kerja dari penyelenggara yang sah.
3. Peserta lulus evaluasi dan menerima sertifikat dari Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan c.q. Direktur PNK3.
4. Pengurus mengajukan permohonan lisensi ke instansi ketenagakerjaan setempat beserta berkasnya.
5. Instansi menerbitkan lisensi dan buku kegiatan P3K.
6. Pengurus memasang pemberitahuan nama dan lokasi petugas di tempat yang mudah terlihat.

Langkah keenam sering terlupa padahal Pasal 7 ayat (1) mewajibkannya. Lisensi yang sudah terbit tetap perlu dipasang namanya supaya pekerja tahu siapa yang harus dicari saat ada yang cedera.

Alur teknis di tiap daerah bisa berbeda dalam hal loket, jadwal, dan format surat. Hubungi instansi ketenagakerjaan setempat sebelum berkas dikirim, supaya Anda tahu persis dokumen apa yang diminta di wilayah itu.

Siapa yang Boleh Menyelenggarakan Pelatihan Petugas P3K?

Pelatihan petugas P3K di tempat kerja berbobot 30 jam pelajaran, terdiri dari 28 jam materi dan 2 jam evaluasi. Penyelenggaranya harus pihak yang diakui pedoman Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, bukan sembarang lembaga, supaya sertifikatnya sah dipakai untuk mengajukan lisensi petugas P3K ke instansi ketenagakerjaan setempat.

Materi e-training Kemnaker menyebut empat jenis penyelenggara. Pertama, instansi yang bertanggung jawab di bidang pengawasan ketenagakerjaan. Kedua, perusahaan jasa keselamatan dan kesehatan kerja bidang pembinaan yang sudah disahkan. Ketiga, Pusat K3 beserta balai-balainya. Keempat, Palang Merah Indonesia atau pihak lain yang bekerja sama dengan instansi pengawasan ketenagakerjaan. Pelaksana pelatihan wajib berkoordinasi dengan instansi pengawasan setempat.

Berikut kurikulum 30 jam pelajaran itu.

Kelompok materi	Topik	Jam pelajaran
Dasar	Dasar kesehatan kerja dan peraturan perundangan P3K	3
Dasar	Dasar-dasar P3K di tempat kerja	3
Inti	Anatomi dan fisiologi manusia	2
Inti	Kejang, pajanan suhu lingkungan, dan bahan kimia	4
Inti	Pertolongan pertama pada gangguan lokal	5
Inti	Pertolongan pertama pada gangguan umum	4
Inti	Evakuasi korban dan praktik	3
Inti	P3K keadaan khusus	2
Inti	Resusitasi jantung paru	4
Evaluasi	Ujian akhir	2

Materi dasar diajarkan instruktur dari instansi pengawasan ketenagakerjaan, sedangkan materi inti boleh dibawakan praktisi, akademisi, atau instansi pemerintah terkait. Evaluasi dilakukan penyelenggara bersama instansi pengawasan ketenagakerjaan, lalu sertifikat dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan c.q. Direktur PNK3. Perbedaan jalur Kemnaker dengan pelatihan first aid umum dibahas di artikel pelatihan P3K Kemnaker atau Basic First Aid.

Berkas Apa yang Diperlukan untuk Lisensi Petugas P3K?

Permohonan lisensi diajukan oleh pengurus, bukan oleh pekerja sendiri, dengan lima lampiran sesuai pedoman.

• Surat keterangan penunjukan dari perusahaan.
• Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter.
• Surat pernyataan bersedia ditunjuk.
• Salinan sertifikat.
• Pasfoto warna 2x3 sebanyak 2 lembar.

Lima dokumen itu menjawab empat syarat Pasal 3 ayat (2). Surat penunjukan membuktikan petugas bekerja di perusahaan, surat dokter membuktikan sehat, surat pernyataan membuktikan kesediaan, dan salinan sertifikat membuktikan pengetahuan dasar P3K.

Soal biaya, Pasal 3 ayat (3) menyatakan pemberian lisensi dan buku kegiatan P3K "tidak dikenakan biaya". Ketentuan ini hanya untuk lisensi dan bukunya. Biaya pelatihan tetap mengikuti penyelenggara, jadi cek halaman program sebelum mendaftarkan peserta.

Menurut pedoman yang dirangkum di materi e-training Kemnaker, lisensi berlaku 3 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan. Catat tanggal berakhirnya, misalnya dengan register masa berlaku lisensi K3, supaya perpanjangan tidak terlambat. Petugas yang berlisensi juga wajib memegang buku kegiatan untuk mencatat pertolongan, latihan, dan perawatan kotak P3K.

Apa Kesalahan Umum Saat Mengajukan Sertifikasi Petugas P3K?

Kesalahan pertama yang perlu dihindari adalah berhenti di sertifikat pelatihan dan tidak mengajukan lisensi. Pasal 3 ayat (1) Permenaker 15/2008 mewajibkan petugas P3K memiliki lisensi dan buku kegiatan, sedangkan Pasal 12 menyerahkan pengawasannya kepada pengawas ketenagakerjaan. Sertifikat pelatihan saja tidak memenuhi kewajiban itu.

Kesalahan kedua adalah memilih penyelenggara tanpa mengecek statusnya. Tanyakan apakah penyelenggara masuk jenis yang diakui pedoman dan apakah pelatihannya berkoordinasi dengan instansi pengawasan setempat. Kesalahan ketiga adalah mengirim berkas tidak lengkap, terutama surat dokter dan surat pernyataan bersedia yang mudah tertinggal.

Kesalahan keempat adalah lupa memperpanjang. Lisensi berlaku 3 tahun, dan petugas yang lisensinya mati membuat perusahaan kembali kekurangan petugas. Kesalahan kelima adalah menunjuk petugas hanya untuk satu shift padahal tempat kerja berjalan tiga shift.

Pengurus bisa mencegah kelima kesalahan itu dengan satu daftar periksa. Buat daftar periksa internal berisi nama petugas, nomor lisensi, tanggal berakhir, dan shift tugasnya, lalu tinjau tiap triwulan. Dengan daftar itu, pengurus bisa menyiapkan pelatihan dan perpanjangan jauh sebelum pengawas ketenagakerjaan datang memeriksa.

Checklist Penutup dan Langkah Berikutnya

Sebelum menyatakan petugas P3K perusahaan beres, cek tujuh hal berikut.

• Pekerja sudah ditunjuk tertulis, sehat, dan bersedia.
• Pelatihan 30 jam pelajaran sudah diikuti.
• Sertifikat sudah diterima.
• Berkas lima lampiran sudah diajukan.
• Lisensi dan buku kegiatan sudah terbit.
• Pemberitahuan nama petugas sudah terpasang.
• Tanggal berakhir lisensi sudah dicatat.

PT Garuda Systrain Interindo (Garuda Systrain) menyelenggarakan pelatihan Petugas P3K Ketenagakerjaan RI untuk menyiapkan calon petugas. Tugas petugas setelah berlisensi dijelaskan di artikel tugas dan syarat menjadi petugas P3K.

Apakah lisensi petugas P3K dikenai biaya? Tidak. Pasal 3 ayat (3) Permenaker 15/2008 menyatakan pemberian lisensi dan buku kegiatan tidak dikenakan biaya, sedangkan pelatihannya mengikuti tarif penyelenggara.

Berapa lama lisensi petugas P3K berlaku? Tiga tahun sejak tanggal diterbitkan, dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan menurut pedoman yang dirangkum dalam materi e-training Kemnaker.

Kredit gambar. Foto oleh Zsolt Bodnár dari Pexels.