Tugas dan Kewenangan Operator Forklift Menurut Permenaker 8/2020
Tugas dan kewenangan operator forklift menurut Permenaker 8/2020 mencakup kualifikasi sesuai kelas alat, Lisensi K3, lima tugas keselamatan, dan hak menghentikan alat yang tidak aman. Artikel ini merinci tugas, kewenangan, dan aturan operasional di lapangan agar HRD dan supervisor tidak salah menugaskan operator.
Siapa yang Disebut Operator Forklift dalam Permenaker 8/2020
Operator forklift adalah tenaga kerja yang mengoperasikan forklift dengan kualifikasi sesuai kelas dan kapasitas alat, dibuktikan sertifikat kompetensi dan Lisensi K3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut (Permenaker 8/2020) mengaturnya terutama di Pasal 141 sampai Pasal 153 dan Pasal 165.
Pasal 141 ayat (2) menegaskan bahwa "Pengoperasian Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut harus dilakukan oleh Operator dengan kualifikasi sesuai jenis dan kapasitas Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut." Forklift masuk kelompok alat berat dalam Pasal 151 huruf a, dan Pasal 152 membaginya menjadi operator kelas II dan kelas I. Syarat pendidikan, usia, dan pengalaman tiap kelas sudah dibahas di artikel perbedaan SIO forklift kelas 1 dan kelas 2.
Database peraturan BPK mencatat bahwa Permenaker 11 Tahun 2026 mencabut sebagian aturan ini, yaitu Pasal 1 angka 5, Pasal 141 ayat (4), dan Pasal 173 ayat (3). Pasal tentang tugas dan kewenangan operator tidak termasuk, sehingga ketentuan di artikel ini tetap menjadi acuan.
Lima Tugas Operator Forklift Menurut Pasal 165
Pasal 165 ayat (1) Permenaker 8/2020 memberi operator lima tugas, yaitu menjalankan peraturan K3, mengidentifikasi bahaya pengoperasian, menerapkan teknik dan syarat K3, mengecek kondisi alat sebelum dipakai, serta bertanggung jawab atas pengoperasian yang aman. Kelimanya melekat pada pemegang Lisensi K3, bukan hanya pada supervisor gudang.
Tugas keempat paling sering diabaikan karena dianggap urusan teknisi. Pasal 165 ayat (1) huruf d menyebut pengecekan terhadap kondisi atau kemampuan kerja alat, alat pengaman, dan perlengkapan lainnya sebelum alat dioperasikan. Contoh pemeriksaan rem, garpu, rantai, klakson, dan lampu ada di artikel pemeriksaan harian forklift sebelum dipakai operator.
Tugas kelima membuat operator ikut menanggung hasil kerjanya. Operator yang membawa muatan melebihi kapasitas atau melintas di area ramai tanpa klakson tidak bisa berlindung di balik perintah atasan, karena aturan menempatkan tanggung jawab keselamatan pengoperasian padanya.
Kewenangan Operator Forklift Kelas II dan Kelas I
Setiap operator forklift berwenang menghentikan alat jika alat pengaman atau perlengkapannya tidak berfungsi dengan baik atau rusak. Operator kelas II boleh mengoperasikan forklift berkapasitas sampai 15 ton, sedangkan kelas I boleh lebih dari 15 ton dan berwenang mengawasi serta membimbing operator kelas II.
Wewenang menghentikan alat tertulis di Pasal 165 ayat (2) dengan bunyi "berwenang menghentikan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut jika Alat Pengaman atau perlengkapan Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut tidak berfungsi dengan baik atau rusak." Artinya operator yang menolak memakai forklift dengan rem blong atau alarm mundur mati sedang menjalankan hak yang dilindungi peraturan, bukan membangkang.
Perbedaan kewenangan kedua kelas dirangkum pada tabel berikut.
| Aspek | Operator kelas II | Operator kelas I |
|---|---|---|
| Kapasitas forklift | Sampai 15 ton | Lebih dari 15 ton |
| Menghentikan alat yang rusak | Berwenang | Berwenang |
| Mengawasi dan membimbing operator | Tidak ada | Berwenang atas operator kelas II |
| Dasar pasal | Pasal 165 ayat (7) | Pasal 165 ayat (6) |
Aturan Operasional yang Wajib Dipatuhi Operator di Lapangan
Selain tugas dan kewenangan, Permenaker 8/2020 mengatur perilaku saat forklift beroperasi, mulai dari tinggi garpu dari lantai, jarak antar kendaraan, penggunaan rem, sampai larangan memakai forklift bermotor bakar di ruang tertutup yang berisiko ledakan. Aturan ini berlaku bagi operator dan perusahaan yang menugaskannya.
| Aturan | Ketentuan | Dasar pasal |
|---|---|---|
| Tinggi garpu saat berjalan | Paling tinggi 15 cm dari lantai | Pasal 85 ayat (1) |
| Jarak dari kendaraan di depan | Paling dekat 10 m | Pasal 85 ayat (1) |
| Jarak bebas sisi lintasan | Paling sedikit 60 cm untuk satu arah dan 90 cm untuk dua arah | Pasal 84 |
| Muat dan bongkar muatan | Rem digunakan, di tanjakan roda diberi penahan | Pasal 83 |
| Forklift motor bakar | Dilarang di area bahan mudah meledak dan ruang tertutup | Pasal 82 |
| Tujuan pemakaian | Hanya mengangkat, mengangkut, dan meletakkan muatan | Pasal 85 ayat (3) |
Pelanggaran aturan ini sering terjadi bersamaan dengan pelanggaran lisensi, misalnya operator tanpa SIO yang membawa garpu tinggi di lorong sempit. Konsekuensi bagi perusahaan dibahas di artikel sanksi mengoperasikan forklift tanpa SIO, sedangkan risiko di balik muatan yang menutup pandangan ada di artikel jarak pandang operator forklift.
Langkah untuk Supervisor dan HRD
Supervisor dan HRD dapat menerapkan Pasal 165 dengan tiga langkah. Pastikan setiap operator memegang Lisensi K3 sesuai kelas alat, masukkan lima tugas ke uraian kerja dan briefing harian, lalu tegaskan secara tertulis bahwa operator berwenang menghentikan forklift yang alat pengamannya bermasalah.
- Verifikasi lisensi setiap operator lewat panduan cek keaslian SIO operator forklift.
- Cantumkan lima tugas Pasal 165 ayat (1) di uraian kerja dan lembar pemeriksaan harian.
- Buat prosedur berhenti kerja yang melindungi operator saat melapor alat rusak.
PT Garuda Systrain Interindo (Garuda Systrain) menyediakan program pelatihan Operator Forklift Kelas II Kemnaker RI bagi perusahaan yang ingin operatornya memahami tugas dan kewenangan ini sejak awal.
Kredit gambar. Foto oleh ELEVATE dari Pexels.