Syarat Ahli K3 Konstruksi dan Tugasnya di Proyek

Ahli K3 Konstruksi wajib memegang Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang diterbitkan lembaga sertifikasi profesi, bukan sekadar sertifikat kehadiran pelatihan. Banyak berkas tender tersendat karena jenjang ahli tidak cocok dengan tingkat risiko proyek. Artikel ini merinci syarat, jenjang, dan tugas ahli sesuai Permen PUPR 10/2021.

Perbedaan jenjang muda, madya, dan utama dibahas lebih dalam di panduan jenjang Ahli K3 Konstruksi, sedangkan perbandingan dengan tenaga pendukung ada di artikel petugas K3 Konstruksi. Di sini fokusnya pada syarat yang diminta peraturan dan tugas yang dikerjakan di lapangan.

Syarat Ahli K3 Konstruksi Menurut Permen PUPR 10/2021

Syarat utama Ahli K3 Konstruksi adalah memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi di bidang keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi atau keselamatan konstruksi. Aturannya ada di Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Permen PUPR 10/2021).

Pasal 37 ayat (1) menyebut anggota unit keselamatan konstruksi "harus memiliki kompetensi kerja yang dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi." Pasal 37 ayat (3) menambahkan bahwa sertifikat untuk ahli diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi. Peraturan ini berstatus berlaku dan mencabut Permen PUPR 21/PRT/M/2019, teks lengkapnya bisa dibaca di basis data peraturan BPK.

• Memegang sertifikat kompetensi kerja konstruksi, bukan hanya sertifikat pelatihan.
• Sertifikat diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi.
• Jenjang sesuai tingkat risiko proyek, yaitu muda, madya, atau utama.
• Pengalaman paling singkat 3 tahun untuk proyek berisiko besar.

Syarat pendidikan dan pengalaman untuk mengikuti uji kompetensi mengikuti skema lembaga sertifikasi profesi yang dipilih, jadi cek langsung ke lembaganya atau ke halaman program pelatihan Ahli Muda K3 Konstruksi.

Jenjang Ahli Muda, Madya, dan Utama Menurut Tingkat Risiko

Jenjang ahli yang dibutuhkan mengikuti tingkat risiko keselamatan konstruksi yang ditetapkan pengguna jasa, yaitu kecil, sedang, atau besar. Semakin tinggi risikonya, semakin tinggi jenjang dan pengalaman ahli yang diminta Pasal 38 Permen PUPR 10/2021.

Tabel berikut meringkas kebutuhan personel keselamatan konstruksi per tingkat risiko. Rasio menunjukkan perbandingan jumlah personel keselamatan konstruksi dengan jumlah tenaga kerja.

Tingkat risiko	Rasio personel	Personel paling sedikit
Kecil	1 banding 60	1 Petugas Keselamatan Konstruksi
Sedang	1 banding 50	1 ahli K3 Konstruksi atau ahli keselamatan konstruksi muda
Besar	1 banding 40	1 ahli muda dengan pengalaman 3 tahun
Besar, lebih dari 100 pekerja	Sedikitnya 2 personel	1 ahli utama atau madya dan 1 ahli muda

Untuk proyek berisiko besar dengan lebih dari 100 pekerja, ahli madya harus berpengalaman paling singkat 3 tahun. Pasal 38 ayat (5) juga mewajibkan tambahan 1 petugas untuk setiap penambahan pekerja kelipatan 40 orang. Pilihan program menurut jenjang tersedia di pelatihan Ahli Madya K3 Konstruksi dan pelatihan Ahli Utama K3 Konstruksi.

Tugas Ahli K3 Konstruksi di Lapangan

Ahli K3 Konstruksi bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK) di proyek. Rumusan ini tertulis di Pasal 1 angka 28 Permen PUPR 10/2021, dan wujud kerjanya terlihat dari pasal tentang Analisis Keselamatan Konstruksi (AKK).

• Menyusun AKK untuk pekerjaan berisiko besar atau sedang dan pekerjaan bersifat khusus, seperti pekerjaan panas, pengangkatan, ruang terbatas, ketinggian lebih dari 1,80 meter, dan perancah (Pasal 26).
• Meninjau kembali AKK saat metode kerja, situasi, pengamanan, atau sumber daya manusia berubah.
• Membantu pengguna jasa mengawasi dan mengevaluasi penerapan SMKK oleh penyedia jasa (Pasal 25 ayat 4).

Peran ini berbeda dari petugas yang memantau pelaksanaan harian, karena ahli menyusun dan meninjau rencana pengendalian risikonya, bukan hanya mengawasi pekerjaan. Hubungan antara SMKK dan sistem manajemen perusahaan dijelaskan di artikel SMKK konstruksi dan SMK3.

Cara Memeriksa Sertifikat dan Langkah Setelah Berkas Lengkap

Sebelum nama ahli masuk dokumen penawaran, periksa tiga hal pada sertifikatnya, yaitu penerbit, jenjang, dan kecocokan dengan tingkat risiko proyek. Kesalahan pada ketiga hal ini bisa membuat personel dinilai belum memenuhi syarat saat evaluasi dokumen.

Setelah berkas lengkap, cantumkan nama dan jenjang ahli di dokumen keselamatan proyek. Daftar dokumen yang biasa diminta panitia ada di artikel dokumen K3 tender konstruksi. PT Garuda Systrain Interindo (Garuda Systrain) menyediakan program sertifikasi Ahli K3 Konstruksi untuk tiap jenjang, dan jadwal serta biaya ada di halaman programnya.

Kredit gambar. Foto oleh Mikael Blomkvist dari Pexels.