K3 Rumah Sakit, Kewajiban SMK3 RS dan Pelatihan Petugasnya

K3 rumah sakit atau K3RS adalah seluruh kegiatan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga rumah sakit, pasien, pendamping pasien, dan pengunjung dari kecelakaan kerja serta penyakit akibat kerja. Dasar utamanya adalah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016, dan setiap rumah sakit wajib menjalankannya.

Siapa yang Wajib dan Apa Dasar Hukum K3 Rumah Sakit

Setiap rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, wajib menyelenggarakan K3RS. Kewajiban ini tertulis di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit, yang berstatus berlaku di peraturan.bpk.go.id saat artikel ini ditulis.

Pasal 3 ayat (1) menyebut dengan tegas, "Setiap Rumah Sakit wajib menyelenggarakan K3RS." Ayat berikutnya menjabarkan dua hal yang harus dilakukan, yaitu membentuk dan mengembangkan SMK3 Rumah Sakit serta menerapkan standar K3RS.

Banyak pengelola keliru memakai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2018 sebagai rujukan. Aturan itu mengatur fasilitas pelayanan kesehatan lain seperti puskesmas dan klinik, dan Pasal 3 ayat (2) menyatakan jenis fasilitas yang diaturnya tidak termasuk rumah sakit. Untuk rumah sakit, acuannya tetap Permenkes 66 Tahun 2016, ditambah ketentuan umum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

Peta Risiko K3 di Rumah Sakit per Area Kerja

Risiko K3 rumah sakit berbeda di tiap area, mulai dari bangsal, laboratorium, ruang operasi, farmasi, laundry, sampai instalasi gizi. Rumah sakit unik karena bahaya biologi, kimia, ergonomi, dan kebakaran bertemu di satu gedung yang beroperasi 24 jam.

Tabel berikut memetakan risiko utama dan pengendalian awal yang lazim dipakai sebagai bahan identifikasi bahaya.

Area kerja	Risiko utama	Pengendalian awal
Bangsal dan ruang tindakan	Tertusuk jarum, percikan cairan tubuh, penularan penyakit	Cuci tangan, APD, wadah benda tajam, imunisasi tenaga berisiko
Laboratorium dan farmasi	Paparan bahan berbahaya dan beracun, tumpahan bahan kimia	Lembar data keselamatan bahan, lemari B3, eyewasher, spill kit
Ruang operasi dan radiologi	Gas anestesi, radiasi, kelelahan shift panjang	Ventilasi, pelindung radiasi, pengaturan jadwal jaga
Perawatan pasien	Cedera punggung saat memindahkan pasien, postur kerja buruk	Teknik angkat benar, alat bantu pindah pasien, tata letak ruang
Laundry, gizi, dan teknik	Kebakaran, uap panas, sengatan listrik, kebisingan mesin	APAR, alarm, perawatan instalasi listrik, riksa uji peralatan

Pasal 12 Permenkes 66 Tahun 2016 mewajibkan manajemen risiko dijalankan menyeluruh dalam tujuh langkah, yaitu penentuan konteks, identifikasi bahaya, analisis risiko, evaluasi risiko, pengendalian risiko, komunikasi dan konsultasi, serta pemantauan dan telaah ulang. Pelatihan HIRADC membantu tim menjalankan langkah identifikasi sampai pengendalian secara terstruktur.

Lima Elemen SMK3 Rumah Sakit yang Harus Berjalan

SMK3 Rumah Sakit adalah bagian dari manajemen rumah sakit untuk mengendalikan risiko dari aktivitas kerja. Pasal 4 Permenkes 66 Tahun 2016 menetapkan lima elemen, yaitu kebijakan, perencanaan, pelaksanaan rencana, pemantauan dan evaluasi kinerja, serta peninjauan dan peningkatan kinerja.

Kebijakan K3RS ditetapkan tertulis lewat keputusan kepala atau direktur rumah sakit dan disosialisasikan ke seluruh tenaga. Isinya mencakup tujuan program, organisasi K3RS, dan dukungan dana, sarana, serta prasarana.

Perencanaan disusun berdasarkan manajemen risiko dan tingkat faktor risiko, lalu dibuat setiap satu tahun serta ditinjau bila ada perubahan sarana atau proses kerja. Pemantauan dilakukan lewat pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal. Jika rumah sakit belum punya tenaga K3RS yang cukup, Pasal 8 ayat (3) mengizinkan penggunaan jasa pihak lain. Hasil peninjauan dituangkan dalam indikator kinerja tahunan.

Delapan Standar K3RS yang Dinilai

Standar K3RS dalam Pasal 11 ada delapan, yaitu manajemen risiko, keselamatan dan keamanan, pelayanan kesehatan kerja, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, pencegahan dan pengendalian kebakaran, pengelolaan prasarana, pengelolaan peralatan medis, dan kesiapsiagaan darurat atau bencana.

Beberapa standar punya syarat yang bisa diperiksa langsung di lapangan.

• Bahan berbahaya dan beracun. Pasal 15 mewajibkan inventarisasi B3, lembar data keselamatan bahan, serta sarana berupa lemari B3, body wash, eyewasher, APD, rambu dan simbol, dan spill kit.
• Kebakaran. Pasal 16 meminta rumah sakit memiliki APAR, deteksi asap dan api, alarm, sprinkler, hydrant, jalur dan tangga darurat, titik kumpul, serta tim penanggulangan kebakaran. Simulasi kebakaran dilakukan paling sedikit satu kali dalam setahun.
• Kesehatan kerja. Pasal 14 mengatur pemeriksaan kesehatan sebelum bekerja, berkala, khusus, dan pasca bekerja, serta imunisasi bagi tenaga yang berisiko.

Untuk kebakaran, rumah sakit dapat memadukannya dengan pembahasan petugas peran kebakaran dan jumlah minimalnya serta riksa uji K3 kebakaran pada sistem proteksi gedung. Pengelolaan P3K pasien dan karyawan bisa merujuk ke panduan ruang P3K di tempat kerja.

Organisasi, Pelaporan, dan Penilaian K3RS

Pasal 24 meminta rumah sakit membentuk atau menunjuk satu unit kerja fungsional yang bertanggung jawab atas K3RS. Bentuknya bisa komite tersendiri, terintegrasi dengan komite lain, atau instalasi K3RS, disesuaikan dengan tingkat risiko rumah sakit.

Pimpinan unit ini menurut Pasal 26 harus tenaga kesehatan berkualifikasi paling rendah S1 bidang keselamatan dan kesehatan kerja, atau tenaga kesehatan lain berkualifikasi paling rendah S1 yang kompeten di bidang K3RS. Tugasnya menyusun kebijakan, pedoman, dan program, mengawasi pelaksanaan, serta memberi rekomendasi kepada direktur.

Rumah sakit juga wajib mencatat dan melaporkan K3RS. Pelaporan bulanan memuat insiden penyakit menular, penyakit tidak menular, kecelakaan akibat kerja, dan penyakit akibat kerja, sedangkan laporan tahunan memuat seluruh kegiatan selama satu tahun. Penilaian internal dilakukan paling sedikit enam bulan sekali oleh unit kerja fungsional, dan penilaian eksternal terintegrasi dengan akreditasi rumah sakit.

Rumah sakit yang tidak menyelenggarakan K3RS dapat menerima sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis dari menteri atau dinas kesehatan sesuai kewenangannya.

Pelatihan Petugas K3RS dan Langkah Awal Memulai

Pasal 21 mengatur bahwa pelatihan K3RS harus mengikuti standar kurikulum yang diakreditasi Kementerian Kesehatan, dan dapat diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau lembaga pelatihan terakreditasi. Pastikan penyelenggara dan sertifikat pelatihan memenuhi ketentuan ini sebelum mendaftarkan petugas.

PT Garuda Systrain Interindo (Garuda Systrain) menyediakan program K3 di Rumah Sakit yang dapat dicek jadwal dan syaratnya di halaman programnya. Tenaga yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 umum juga dapat dibekali pelatihan K3 bersertifikat dan pelatihan ergonomi untuk menangani risiko postur dan beban kerja perawat.

Langkah awal yang realistis adalah menetapkan unit kerja fungsional, menyusun daftar bahaya per area dengan tabel risiko di atas, lalu membuat rencana K3RS tahunan lengkap dengan jadwal simulasi kebakaran dan penilaian internal enam bulanan.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Berikut jawaban singkat untuk tiga pertanyaan yang paling sering muncul dari manajemen rumah sakit saat menyiapkan penerapan K3RS dan persiapan akreditasi.

Seluruh jawaban mengacu pada teks Permenkes 66 Tahun 2016 dan Permenkes 52 Tahun 2018 yang dibaca langsung dari dokumen resmi Kementerian Kesehatan.

Apakah klinik dan puskesmas memakai aturan yang sama dengan rumah sakit?

Tidak sama. Klinik, puskesmas, dan fasilitas pelayanan kesehatan lain memakai Permenkes 52 Tahun 2018, sedangkan rumah sakit memakai Permenkes 66 Tahun 2016 karena Pasal 3 ayat (2) aturan 2018 mengecualikan rumah sakit.

Isi kedua aturan mirip, yaitu sama-sama menuntut SMK3, standar K3, pelatihan, pelaporan, dan penilaian. Perbedaannya ada pada rincian, misalnya rumah sakit melapor bulanan sedangkan fasilitas lain melapor per semester.

Apakah rumah sakit wajib punya Komite K3RS?

Rumah sakit wajib membentuk atau menunjuk satu unit kerja fungsional K3RS. Bentuknya tidak harus komite sendiri karena boleh terintegrasi dengan komite lain atau berupa instalasi K3RS.

Keputusannya mengikuti tingkat risiko rumah sakit. Yang tidak boleh kosong adalah penanggung jawab, kualifikasi pimpinannya, dan tugas yang tertulis jelas.

Seberapa sering rumah sakit harus menilai kinerja K3RS?

Penilaian internal paling sedikit enam bulan sekali oleh unit kerja fungsional K3RS. Penilaian eksternal terintegrasi dengan akreditasi rumah sakit.

Hasil penilaian dipakai untuk tindakan perbaikan dan menetapkan indikator kinerja tahun berikutnya, jadi sebaiknya didokumentasikan rapi sebagai bukti saat akreditasi.

Kredit gambar. Foto oleh Turan Kaymaz dari Pexels. Foto oleh Kaboompics dari Pexels.