Apa Itu Hierarki Pengendalian Risiko dan Contoh Penerapannya

Hierarki pengendalian risiko adalah urutan lima cara mengendalikan bahaya di tempat kerja, dari yang paling efektif sampai yang paling lemah, yaitu eliminasi, substitusi, rekayasa teknik, pengendalian administratif, dan alat pelindung diri (APD). Bahaya sebisa mungkin dihilangkan di sumbernya, lalu APD dipakai untuk risiko yang masih tersisa.

Dasar Hukum Hierarki Pengendalian Risiko di Indonesia

Kewajiban mengendalikan bahaya berdasarkan penilaian risiko tertulis di Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PP 50/2012) yang masih berlaku. Lampirannya menyatakan, "Upaya pengendalian bahaya, dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko melalui pengendalian teknis, administratif, dan penggunaan alat pelindung diri."

PP 50/2012 mengelompokkan eliminasi dan substitusi ke dalam pengendalian teknis atau rekayasa, bersama isolasi, ventilasi, higienitas, dan sanitasi. Istilahnya berbeda dengan model lima tingkat dari NIOSH di bagian berikut, tetapi urutan logikanya sama. Kewajiban SMK3 berlaku bagi perusahaan yang mempekerjakan paling sedikit 100 orang atau memiliki tingkat potensi bahaya tinggi. Penerapannya diaudit dengan 64 kriteria tingkat awal, 122 kriteria tingkat transisi, dan 166 kriteria tingkat lanjutan.

Contoh eliminasi juga muncul di Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja dalam Pekerjaan pada Ketinggian (Permenaker 9/2016). Pasal 5 mewajibkan pengusaha memastikan pekerjaan di ketinggian hanya dilakukan jika pekerjaan itu tidak dapat dilakukan di lantai dasar. Penerapannya di proyek bisa Anda baca di artikel aturan scaffolding dan working at height.

Lima Tingkat Hierarki Pengendalian Risiko dan Contohnya

Lembaga keselamatan kerja Amerika Serikat, NIOSH, menyusun hierarki pengendalian dalam lima tingkat dan menilai eliminasi, substitusi, serta rekayasa teknik lebih efektif karena bekerja tanpa banyak bergantung pada tindakan pekerja. Dua tingkat terbawah tetap berguna, tetapi hasilnya sangat ditentukan disiplin orang di lapangan.

Tabel berikut merangkum cara kerja tiap tingkat beserta contohnya dari industri yang berbeda.

Tingkat	Cara kerja	Contoh di industri
Eliminasi	Bahaya dihapus dari proses kerja	Lampu gudang dipasang pada rangka yang bisa diturunkan, sehingga penggantian dilakukan dari lantai
Substitusi	Sumber bahaya diganti dengan yang lebih aman	Percetakan mengganti tinta berbasis pelarut dengan tinta berbahan nabati
Rekayasa teknik	Pekerja dipisahkan dari bahaya	Pagar pengaman dipasang di titik jepit mesin pengemas pabrik makanan
Administratif	Cara dan waktu kerja diatur	Izin kerja panas dan rotasi jadwal di area bising kilang
Alat pelindung diri	Pelindung dipakai di tubuh pekerja	Respirator dan sarung tangan kimia saat laboran menangani bahan korosif

Di lapangan, satu bahaya jarang selesai dengan satu tingkat saja. Asap pengelasan di bengkel, misalnya, ditekan dengan ventilasi lokal, izin kerja panas, dan masker las sekaligus. Untuk bahaya mesin, pelajari juga jenis pengaman mesin di pabrik dan dasar hukumnya.

Salah Kaprah Menjadikan APD sebagai Pengendalian Utama

Salah satu salah kaprah di lapangan adalah menganggap urusan K3 selesai setelah semua pekerja memakai APD. Padahal APD ada di tingkat terbawah karena bahayanya tetap ada. Jika helm retak, masker longgar, atau sarung tangan dilepas, tidak ada lapis lain yang menahan cedera.

Data BPJS Ketenagakerjaan mencatat 221.740 klaim Jaminan Kecelakaan Kerja pada 2020, 234.370 klaim pada 2021, dan 297.725 klaim pada 2022. Angka yang terus naik ini alasan kuat untuk memeriksa apakah pengendalian di perusahaan Anda masih bertumpu pada APD dan imbauan.

Dua salah kaprah lain juga sering muncul. Pertama, substitusi dilakukan tanpa menilai risiko baru dari bahan pengganti, padahal NIOSH menyarankan risiko bahan pengganti dibandingkan dulu dengan risiko awal. Kedua, prosedur kerja dibuat rapi di atas kertas tetapi tidak diawasi. Pilih APD tetap sesuai bahayanya, misalnya dengan panduan jenis APD menurut lokasi pekerjaan.

Langkah Menerapkan Hierarki dari Hasil HIRADC

Hierarki pengendalian dipakai setelah bahaya diidentifikasi dan risikonya dinilai, biasanya lewat dokumen HIRADC. Untuk tiap risiko tinggi, tim K3 menguji pilihan dari tingkat teratas lebih dulu, lalu turun ke tingkat berikutnya hanya jika tingkat di atasnya memang tidak bisa diterapkan.

1. Urutkan risiko dari skor tertinggi di HIRADC.
2. Tulis alasan teknis jika eliminasi dan substitusi tidak mungkin dilakukan.
3. Gabungkan beberapa tingkat untuk risiko tinggi.
4. Tetapkan penanggung jawab dan tenggat tiap pengendalian.
5. Nilai ulang risiko sisa setelah pengendalian berjalan.

Format penilaiannya berbeda antarsektor, seperti dibahas di artikel perbedaan HIRADC tambang dan pabrik dan perbedaan JSA dan HIRADC. PT Garuda Systrain Interindo (Garuda QHSE Institution) menyelenggarakan pelatihan HIRADC serta pelatihan Ahli K3 Umum Kemnaker bagi tim yang menyusun dan mengawasi pengendalian risiko.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Bagian ini menjawab tiga pertanyaan yang paling sering muncul saat tim K3 mulai memakai hierarki pengendalian. Pertanyaannya menyangkut hubungan hierarki dengan HIRADC, batas pemakaian APD, dan pihak yang bertanggung jawab. Jawabannya merujuk pada PP 50/2012 dan panduan NIOSH yang sudah dibahas di atas.

Bila kondisi tempat kerja Anda tidak sama persis dengan contoh, mulailah dari hasil HIRADC perusahaan sendiri. Pilihan pengendalian yang tercatat beserta alasan teknisnya lebih mudah dipertanggungjawabkan saat audit. Tim yang masih ragu dapat berkonsultasi dengan Ahli K3 sebelum menetapkan keputusan.

Apakah hierarki pengendalian sama dengan HIRADC?

Tidak sama. HIRADC adalah proses mengidentifikasi bahaya, menilai risiko, dan menentukan pengendalian. Hierarki pengendalian adalah urutan pilihan yang dipakai pada tahap menentukan pengendalian itu.

Contoh sederhananya, HIRADC menemukan bahwa mesin pengemas punya titik jepit berisiko tinggi. Hierarki lalu membantu tim memilih pengendalian, mulai dari menghilangkan titik jepit, memasang pagar pengaman, sampai menambah prosedur dan APD. Tanpa HIRADC, tim tidak tahu bahaya mana yang perlu didahulukan.

Kapan APD boleh menjadi pengendalian utama?

APD menjadi andalan hanya jika tingkat di atasnya tidak dapat diterapkan atau sedang disiapkan, misalnya saat perbaikan darurat. Alasannya perlu dicatat di HIRADC dan ditinjau ulang secara berkala.

Contohnya saat perbaikan permanen sebuah kebocoran belum bisa dikerjakan, pekerja memakai respirator sambil area dibatasi. Setelah rekayasa teknik selesai, peran APD kembali menjadi lapis terakhir. Catat tanggal peninjauan ulang supaya pengendalian sementara tidak berubah menjadi kebiasaan.

Siapa yang menentukan pengendalian risiko di perusahaan?

Tanggung jawabnya ada pada pengusaha atau pengurus perusahaan. Dalam praktik, penyusunannya dikerjakan Ahli K3 bersama penanggung jawab area kerja, lalu dipantau lewat audit internal.

Pengusaha tetap memikul tanggung jawab akhir, termasuk menyediakan sumber daya untuk pengendalian yang dipilih. Pekerja di lapangan sebaiknya dilibatkan karena mereka paling tahu celah dalam proses kerja. Catat keputusan di HIRADC beserta nama penanggung jawab dan tenggat tiap pengendalian.

Kredit gambar. Foto oleh Hoang NC dari Pexels.